Jumat, 26 Oktober 2018

Kominfo. Internet Akan ke Daerah Terpencil

Kominfo. Internet Akan ke Daerah Terpencil

Kali ini saya akan memberikan artikel mengenai kasus Politik yang sedang hangat dan terkait apa yang saya dapatkan, berikutlah kisahnyaa... Langsung saja ke TKP artikel berikut..  Dalam kurun waktu 4 tahun , Kominfo , Kementerian Komunikasi dan Informatika memaparkan jumlah capaian yang telah dilakukan. Menkominfo Rudiantara mengatakan banyak pihak melakukan program-program akselerasi, salah satunya melalui ekosistem broadband.

Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) fokus dalam membangun ekosistem broadband. Pasalnya, pemerintah ingin memberikan akses ke jaringan internet yang terkoneksi hingga ke daerah-daerah di Indonesia.

Menkominfo Rudiantara mengatakan sejak awal kementerian yang dipimpinnya memasang target percepatan jaringan 4G di tahun 2016. Realitanya di tahun 2015 akhir jaringan 4G sudah bisa diimplementasikanasikan di Indonesia.

Melalui komitmen pemerintah mempercepat broadband tersebut. Selain jaringan 4G Yang Semakin meluas ke daerah di Indonesia, Kominfo juga secara global membangun fasilitas broadband tersebut.

Terutama untuk sekolah, kantor desa, kecamatan hingga daerah-daerah perbatasan.

Menurutnya, pemerintah telah membangunkan 2700 Base Transceiver Station (BTS) di berbagai daerah demi berkembangnya akses internet ke desa-desa dan daerah terpencil.

"Kita juga membangun BTS di daerah-daerah pingiran, yang saya hapal akses internet 2700 di sekolah, di kantor desa, kecamatan," pungkasnya.

Sumber: Akurat.co
Editor: Er

Drama 1MDB Najib Razak Apa Sudah Menemui Titik Terang?

Drama 1MDB Najib Razak Apa Sudah Menemui Titik Terang?

Kali ini saya akan memberikan artikel mengenai kasus Politik yang sedang hangat dan terkait apa yang saya dapatkan, berikutlah kisahnyaa... Langsung saja ke TKP artikel berikut.. Mantan Perdana Menteri Malaysia , Najib Razak , dan mantan menteri keuangan Malaysia Irawan Siregar akan dikenai dakwa pada hari Kamis (25/10). Ini terkait dengan beberapa kasus diskriminasi yang melibatkan dana pemerintah, menurut laporan dari KPK Malaysia .

Dikabarkan dakwa yang adalah yang terbaru dalam penyelidikan lebih pada kasus korupsinya, yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad setelah Najib digulingkan dalam pemilihan umum pada bulan Mei lalu.

Komisi Anti Korupsi Malaysia menyebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa, baik Najib maupun Mohamad Irwan Siregar Abdullah selaku mantan sekretaris jenderal Perbendaharaan Negara, di Kementerian Keuangan, akan dilakukan di Kuala Lumpur pada hari Kamis untuk segera diadili.

Pihak pihak pihak pihak men men men men men men men USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Dikutip dari channelnewsasic (25/10) Najib dan Irwan dimintai Keterangan terkait dana dari1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB ke International Petroleum Investment Company atau IPIC, sebuah lembaga dana mengelola tugas Abu Dhabi. Sumber di MACC mengatakan kemungkinan Najib dan Irwan akan mengeluarkan dan dakwa yang akan dikenakan hari ini (25/10).

Selain Najib dan Irwan, Kepala Kantor Eksternal Malaysia , Hasanah Abdul Hamid, dan juga dimintai keterangan di kantor pusat MACC, ia dituduh telah menyalahgunakan uang negara sebesar USD 12 juta.

Namun, Najibisting untuk saat ini tetap menyangkal telah melakukan kesalahan, di mana ia saat ini telah melakukan 30 transaksi dakwaan dari 1MDB dan SRC International ke akun pribadi.

Sumber: Akurat.co
Editor: Er


Berjalan Alot, Banggar Akhirnya Setuju Pagu DAK Fisik 2019

Berjalan Alot, Banggar Akhirnya Setuju Pagu DAK Fisik 2019


Kali ini saya akan memberikan artikel mengenai kasus Politik yang sedang hangat dan terkait apa yang saya dapatkan, berikutlah kisahnyaa... Langsung saja ke TKP artikel berikut.. Badan Anggaran DPR RI akhirnya mengeluarkan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam postur RAPBN tahun 2019, namun dengan mencatatnya dalam hal ini , yaitu Badan Keuangan Yang berkomitmen untuk aspirasi para anggota Banggar dari masing-masing daerah pemilihannya.

"Mohon bantuan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Khusus Penugasan dan Dana Daerah, dengan catatan pemerintah dengan sungguh-sungguh aspirasi DPR , setuju?," Kata ketua rapat Banggar DPR RI Said Abdullah di Gedung DPR RI, Kamis (25/10).

SEBELUM Alokasi DAK Fisik ditetapkan, Rapat diwarnai interupsi Dan Berjalan banyak. Hal ini karena setiap anggota ingin menyampaikan aspirasi untuk kebutuhan dana di masing-masing daerah pemilihannya.

Selain itu, dalam rapat, Anggota Banggar juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menanyangkan data DAK Fisik yang dianggap sebagai dokumen rahasia.

"Baiknya sekarang pemerintah menayangkan dan pemerintah menyiapkan hardcopy-nya," lanjut pimpinan rapat.

Namun Sri Mulyani menyebutkan bahwa data tersebut tidak rahasia. Sehingga Ani, sebutan akrabnya, pun juga menayangkan data DAK Fisik tersebut.

"Laporan ini tidak berlaku, bisa dilakukan semuanya. Untuk jamin asprirasi anggota DPR terwadahi adil, kami mohon dapat melalui Banggar dan DPR , UU MD3 akan dilaksanakan dan melalui proses apa saja," sambungnya.

Ani juga berharap, kedepannya setiap anggota tidak menyampaikan aspirasinya secara mendadak diujung ketok palu.

"Saya akan berharap untuk tahun depan akan lebih baik mungkin lebih awal jadi tidak dalam posisi harus kehilangan posisi," lanjutnya.

Sumber: Akurat.co
Editor: Er

Jumat, 19 Oktober 2018

Ditanya Keterlibatan SBY dalam Kasus Century, Novanto berkata, Akan Ungkap di KPK


Ditanya Keterlibatan SBY dalam Kasus Century, Novanto berkata, Saya Akan Ungkap di KPKKali ini saya akan memberikan artikel mengenai kasus Politik yang sedang hangat dan terkait apa yang saya dapatkan, berikutlah kisahnyaa... Langsung saja ke TKP artikel berikut.. Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku akan mengungkapkan secara detail dan sejelas-jelasnya terkait keterlibatan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara sebesar triliunan rupiah. 

Hal tersebut diungkapkan Setya Novanto saat menjawab pertanyaan awak media terkait ada atau tidaknya kemungkinan keterlibatan SBY dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century

"Nanti saya akan ungkap sejelasnya di KPK nanti," kata Novanto (sapaan akrab Setya Novanto) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (14/9). 

 "(Saya yakin) sangat kuat (datanya)," ujarnya dengan singkat. 

Menurut Novanto, kasus bailout Bank Century itu terjadi pada saat Pemerintahan SBY, yang telah melibatkan banyak pihak. Maka dari itu harus ada tersangka lain dalam kasus tersebut selain terpidana Budi Mulya. 

"Ya (ada) keterlibatan (pihak lain) hampir tentunya KKSK juga ada," ucapnya. 

Keterlibatan SBY itu menurut Novanto, dikarenakan kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan izin dan sepengetahuan Presiden RI ke-6 dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia kala itu. 

"Saat itu jaman SBY dan sekretaris Raden Pardede dan ibu menteri keuangan. Dan itu emang ada dan dipisahkan antara kebijakan yang (diputuskan) pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu, uang itu dikeluarkan. Nah itu kuncinya disitu," tegas Novanto. 

Bahkan ia pun sangat heran dan aneh, KPK tidak kunjung menetapkan tersangka baru dalam kasus Century, karena berdasarkan urutan nama-nama yang terlibat sudah ketahuan. Dan hal tersebut bisa diungkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus Century

"Ini kan sebenarnya urutannya sudah kelihatan. Sebenarnya bisa diungkap secepat mungkin," tukasnya. 

"Novanto juga mengaku siap memberikan bantuan kepada KPK apabila menemukan kesulitan dalam mengungkap pelaku lain dalam kasus Century

"Saya yakin KPK bisa cepat dengan bantuan kami. Apalagi  waktu itu saya sangat kooperatif dan berkoordinasi sampai itu selesai," tegas Novanto. 

"Ya tentunya saya punya data dan fakta akurat yang bisa saya berikan," tambah dia. 

Diketahui, hingga sampai saat ini KPK tak kunjung menetapkan tersangka baru dalam kasus Century setelah adanya putusan terhadap terdakwa Budi Mulyab atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century

Padahal dalam dakwaan Budi Mulya itu bersama-sama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya. 

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan hasil kajian terkait kasus korupsi dalam pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century

Hasil kajian tersebut telah dibahas di tingkat pimpinan pada Mei 2018, setelah adanya putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sumber: Akurat.co
Editor: Er

MAKI mendatangi KPK Serahkan Bukti Kasus Bank Century


MAKI mendatangi KPK untuk Serahkan Bukti Kasus Century
Kali ini saya akan memberikan artikel mengenai kasus Politik yang sedang hangat dan terkait apa yang saya dapatkan, berikutlah kisahnyaa... Langsung saja ke TKP artikel berikut.. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) Boyamin Saiman dan anak mantan Deputi Gubernur BI Bidang Manajemen Moneter dan Devisa Budi Mulya, Nadia Mulya, akan mendatangi kantor KPK Untuk menjalankan dokumen bukti untuk kasus Bank Century.

"Rabu (19/9) siang, kami akan datangi kembali KPK Untuk menyerahkan dokumen bukti untuk kasus Bank Century guna mempercepat perkara Century," kata Boyamin Saiman kepada Antara di Jakarta, Selasa (18/9) malam.

Untuk memberikan makna kepada KPK , bagi para MAKI adalah untuk memperkaya praperadilan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat.

"Dalam bentuk melakukan penyidikan dan penyusunan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (berfungsi dalam surat dakwaan atas nama Pemalas Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, "katanya.

Sampai saat ini KPK belum melakukan penyiaran dan pencatatan tersangkasehingga haruslah dimaknai KPK melawan perintah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24 / Pid.Prap / 2018 / PN.Jkt.Sel.

Sumber: Akurat.co
Editor: Er

Bamsoet Desak KPK untuk Tuntaskan Kasus Bank Century

Desak KPK untuk Tuntaskan Kasus Bank Century

Kali ini saya akan memberikan artikel mengenai kasus Politik yang sedang hangat dan terkait apa yang saya dapatkan, berikutlah kisahnyaa... Langsung saja ke TKP artikel berikut.. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan polemik artikel media asing Asia Sentinel soal skandal Bank Century yang menyeret presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kasus pencucian uang Bank Century.

Bamsoet meminta KPK untuk review Segera menuntaskan skandal Bank Century . Sebagai inisiator Hak Angket Century saat itu, Bamseot telah memiliki hukum dugaan hukum makan. 

Maka dari itu yang bisa dilakukan isikan KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Politisi Golkar ini juga menghendaki agar kasus ini tidak dibiarkan bergaul.

Karenanya, Bamsoet juga mendukung niatan SBY menggugat Asia Sentinel ke ranah hukum. 

"Kita mendukung langkah SBY yang menarik ke ranah hukum," ucap Bamsoet di gedung DPR.

Sumber: Akurat.co
Editor: Er